Tarif Baru Pajak Penghasilan

Wahyu Daniel – detikFinance Selasa, 2 Sept 2008

Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potensial lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1.     Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

a.       Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

b.      Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

c.       Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM

d.      Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

e.       Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f.        Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2.     Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3.     Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

4.     Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.

a.       Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

b.      Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

c.       Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

5.          Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

a.       Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.

b.      Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

c.       Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

6.          Pengecualian dari objek PPh

a.       Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.

b.      Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.

c.       Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

7.          Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

8.          Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.(dnl/ddn)

11 Responses to “Tarif Baru Pajak Penghasilan”

  1. aRi Says:

    Menurut sumber dari SAPI.. eh SAP Indonesia, note untuk mengakomodasi aturan pajak baru ini akan direlease tanggal 15 November 2008…

    sialan… kita cuman dikasi waktu sebulan buat ngetes… dasar SAPI…😛

  2. harrypoe Says:

    Wah akhirnya kabar gembira sudah datang juga ya Rie. Cukup mengherankan juga, karena saya cek ke SAP service, masih belum ada jadwal development untuk issue ini.
    Sebulan ya kurang lebih cukuplah Rie..cukup ancur maksudnya🙂

  3. aNi Says:

    asw,mas harry..

    bole tny nggak? referensi untuk post mas harry yang soal Gross up tax bagian, Mendapatkan besaran tunjangan pajak tersebut, ada beberapa cara, sbb:

    1) Penghitungan Iterasi

    2) Penghitungan Cepat

    darimana yah?? buku karangan siapa?
    saya mahasiswi smester akhir yangs edang myusun skripsi ttg alternatif pmotongan PPh 21, salahsatunya dengan metode gross up tersebut. jadi saya ingin mencari referensi sebagai sumber literatur tulisan saya.

    dimohon balas secepatnya ke alamat email saya,terima kasih banyak..

    wass.

  4. harrypoe Says:

    Hi Ani,
    Sorry for late reply.
    Untuk perhitungan iterasi, ini adalah logic perhitungan bahwa intinya adalah bagaimana total potongan pajak harus sama dengan tunjangan pajak.
    Note: Ingat semua tunjangan (termasuk tunjangan pajak) seharusnya merupakan bagian komponen penghasilan kotor (gross salary). Sehingga, untuk menghitungnya diperlukan iterasi sampai mendapatkan nilai Potongan pajak = Tunjangan Pajak.

    Untuk referensinya, waduh ini hanya merupakan ulikan dari logika perhitungan yg sudah ada saja Ani.

    Regards,

  5. donie Says:

    mas gmana caranya hitung tarif pph 21 gross up yang terbaru ? apa brubah jg ?

  6. Meidy NS Says:

    Mas …

    Kalo u/ tahun 2009 batas (range) PKP nya berubah gak ? dari 0 sampe Rp. 23.750.000 menjadi berapa ? Rp. 23.750.000 s/d 46.250.000 menjadi berapa ?

    Trus rumus buat dapetin angka2 di atas dari mana ya mas Harry.

    Baru belajar pajak nich hikhikhik …

    Terima kasih sebelumnya.

    Salam,

    Meidy

  7. djoko sw Says:

    Salam Mas Harry,

    Saya juga tanya hal yang sama dengan Meidy, bagaimana perhitungan cepat untuk peraturan pajak th 2009 ?
    Terima kasih,
    Salam,

  8. deddy Says:

    mau tanya .,.,.,.,.,
    program jamsostek,perlakuan pphnya.ditinjau dari pemberi kerja dan pegawai.,.,.,. gmana?
    presentasinya atas jaminan kematian,kecelakaan kerja,pensiun dan hari tua itu?
    tolong di jawab ya makasih

  9. Bunga Says:

    Ass mas har..
    Sy mhsswi yg lg nysun skripsi niy,tarif gr0ss up utk th 2007 yg lapisan ny 23.750.000×10/90+1.250.000 itu ya mas?
    Truz bnr ya 2009 gr0ss up gak dpke lg?
    Dwuh..nasib skripsi ku gmna niy jdnya..

  10. bisnis property Says:

    hati2 dgn maraknya penipuan online termasuk http://www.bisnis-properti.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: